Polemik RUU Keistimewaan Yogyakarta Belum Berakhir

Liputan6.com, Yogyakarta: Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam dua kesempatan di Jakarta rupanya belum meredam polemik soal Rancangan Undang-undang atau RUU Keistimewaan Yogyakarta. Sabtu (4/12) siang, warga masih mendatangi posko relawan referndum di Alun-alun Utara Yogyakarta. Mereka mendaftar sebagai relawan pendukung referendum keistimewaan Yogyakarta.

Hingga kini, sedikitnya 3.200 orang mendaftar. Mereka menolak jika gubernur Yogyakarta dipilih melalui Pilkada. Sedangkan di Jakarta, seorang kepala desa asal Yogyakarta juga mengancam akan memboikot jika gubernur Yogya kelak tidak ditetapkan secara langsung.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menegaskan pemerintah akan mendengar aspirasi rakyat Yogja yang keberatan dengan RUU Keistimewaan Yogyayakarta. Meskipun dia mempunyai data lain terkait hasil survei yang digelar beberapa waktu lalu, yaitu 71 persen masyakarat Yogyakarta setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung [baca: Mayoritas Rakyat Yogyakarta Ingin Pemilihan Langsung].

Kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta akan rampung Senin lusa dan bakal segera diserahkan ke DPR untuk dibahas. Dalam RUU itu, Sultan dan Paku Alam diposisikan sebagai simbol penjaga budaya serta pemersatu warga Yogja. Sedangkan kepala pemerintahan, yaitu gubernur serta wakil gubernur, dipilih secara demokratis sesuai dengan perundang-undangan. Jika ingin menjadi gubernur, sultan bisa mencalonkan diri.